MANGGARAI TIMUR, FloresFiles.com — Padang Savana yang terletak di Nanga Rawa, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba menjadi salah satu lahan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) untuk pembangunan “Sekolah Rakyat” pada tahun 2025/2026.
Pembangunan sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak di Manggarai Timur yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu sesuai dengan tujuan utama terobosan baru Presiden Prabowo.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur, Matias Mingga, saat diwawancarai Wartawan, Jumat 9 Mei 2025, mengatakan bahwa lokasi Padang Savana Nanga Rawa tersebut dalam waktu dekat akan disurvei oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menindaklanjuti proposal yang diusulkan.
Menurut Matias, padang savana sudah sangat layak untuk ditetapkan menjadi lokasi sekolah rakyat karena lahannya memenuhi kriteria, baik dari sisi luasnya maupun legalitas kepemilikan.
Matias menyebut, sebanyak 10 hektare lahan di padang savana yang diusulkan untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut, dan saat ini pihaknya sedang menunggu tim dari Kemensos untuk melakukan survei.
“Ada kurang lebih 10 ha yang kami sudah ajukan ke pusat, semuanya berstatus lahan bersertifikat, tinggal menunggu persetujuan,” jelas Matias.
Sebelumnya, kata Matias, ada satu lahan juga yang sempat diusulkan ke pemerintah pusat, yakni di Marukure, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, namun karena luas lahannya tidak mencapai standar yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni sebanyak 5 hektare, maka lahan tersebut dibatalkan.
“Luas lahan di Marukure hanya 4,9 ha, masih belum memenuhi kriteria yang ditetapkan secara nasional, yakni 5 ha, sehingga yang diharapkan hanya padang savana,” ujar Matias.
Secara pribadi Matias pun sangat setuju jika Padang Savana Nanga Rawa diusulkan dan ditetapkan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat, selain karena luas lahannya mencukupi, juga bertujuan membuka daerah isolasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Misalnya, perekonomian para nelayan di sekitar pantai Nanga Rawa pasti akan merasakan dampak baik dengan berdirinya sekolah rakyat ini, begitu pula hasil tangkapan mereka bisa dijual untuk pemenuhan boarding school.
“Kalau nelayan atau petani di sana bisa menangkap peluang ini, maka efek dominonya besar, intinya mereka juga harus siap, sehingga kebutuhan ikan atau sayur-mayur tidak lagi dijual ke Borong dan Bajawa, tetapi dijual ke pengelola boarding school,” kata Matias.
Nantinya, kata Matias, sekolah rakyat ini akan mencakup pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Ketiganya akan dilengkapi dengan sistem boarding school guna mendukung efektivitas pembelajaran bagi siswa-siswi, sehingga ke depan daerah isolasi makin terbuka dan peningkatan ekonomi masyarakat sangat bagus.
Matias menambakan bahwa sekolah rakyat ini nantinya dibangun dengan tipe yang sudah ditetapkan dalam desk nasional, yakni tipe kecil 5,7 dan tipe besar 7,6 lengkap dengan fasilitas lapangan bola serta lapangan futsal.
Untuk pembangunannya akan dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR, daerah hanya menerima produknya saja.
“Semuanya sudah ditetapkan melalui desk nasional, jadi sumber dananya APBN dan proses tender sampai dengan pekerjaannya urusan Pemerintah Pusat, kita di daerah hanya menerima produk jadi,” terang Matias.
Secara nasional, Kementerian Sosial menargetkan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia.
Matias menyebut, sebanyak 53 sekolah direncanakan mulai dibangun pada Juli 2025, akan tetapi Manggarai Timur masih dalam proses.
Apabila prosesnya cepat maka pihaknya akan menunggu jadwal pembangunan.
Ke depan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur juga terus berkoordinasi dengan Dinas PPO terkait pengadaan tenaga pendidik dan data siswa-siswi yang akan bersekolah.
Dinas Sosial akan memastikan peserta didik benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu, sesuai dengan yang ada dalam pendataan secara nasional.
(Berto)
