JAKARTA, FloresFiles.com — Kuasa Hukum Kapolres Nagekeo, Tobbyas Ndiwa, S.H., mengendus adanya gerakan masif dan senyap antara orang penting Nagekeo dan sejumlah tokoh di ibukota Jakarta untuk menciptakan alibi sepihak dan juga fitnah guna melengserkan kliennya, yakni AKBP Yudha Pranata dari posisi jabatan sebagai Kapolres Nagekeo.
“Di tengah kondisi Kabupaten Nagekeo yang tenang dan damai, saya mendapatkan informasi terkini, justru diduga ada orang penting di Nagekeo dan kelompoknya yang berkolaborasi dengan orang Jakarta, secara senyap dan masif, dengan alasan-alasan dan alibi sepihak dan mungkin juga fitnah, meminta agar Kapolres Nagekeo Yudha Pranata dimutasikan, agar segera out dari Nagekeo secepatnya,” kata Tobbyas Ndiwa dalam siaran Pers-nya, Kamis (14/09/2023).
Tobbyas Ndiwa menyimpulkan, hal itu adalah sebuah upaya politik kotor yang mana ia anggap sebagai penghambat pembangunan di Kabupaten Nagekeo atau dengan kata lain, yang menghambat jalannya beberapa agenda pembangunan di Kabupaten Nagekeo pada dasarnya bukan disebabkan oleh masyarakat, namun penghambatnya justru dilakukan oleh kalangan elit di pemerintahan Kabupaten Nagekeo itu sendiri.
“Terutama prioritas pembangunan Proyek Strategis Nasional atau PSN. ini soal kecemburuan pemerintah setempat atas prestasi klien saya Yudha Pranata selaku Kapolres Nagekeo yang berhasil menyatukan beberapa kelompok suku yang terdampak pembebasan lahan sebagai area pembangunan waduk Lambo yang lama tertunda. Meski saat ini masih ada riak-riak di internal masyarakat suku, tapi kan ada progres nyata bahwa waduk saat ini secara masif terus dikerjakan. Saya sangat yakin, jualan alibi untuk menjatuhkan nama baik klien saya tidak lain adalah isu pengancaman oknum wartawan Patrik Meo Jawa yang belakangan membuat tokoh adat suku Nataia tersinggung atas pemberitaan yang menyeret nama baik sukunya, serta isu rasisme hanya karena klien saya mendukung pembangunan Mushola di Nanganumba. Di tengah ancaman disintegrasi bangsa, justru ada pihak-pihak yang sengaja menggaungkan isu rasis yang menyudutkan klien saya, patut diduga yang justru dimainkan oleh kelompok penguasa Nagekeo saat ini. Apakah ini tuduhan murni atau hanya sebagai upaya menghilangkan isu korupsi dan bargaining isu politik dalam rangka pilkada Nagekeo 2024 akibat merosotnya tingkat kepercayaan publik Nagekeo terhadap Bupati Don sendri,” urainya.
“Justru via media ini saya minta Kapolri Listyo Sigit Prabowo harus memberi apresiasi dan penghargaan khusus kepada klien saya Yudha Pranata, sebagai Kapolres yang benar-benar menjalankan nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetia Polri yang sesungguhnya. Jangan sampai desakan klien saya mundur akibat kecemburuan Bupati terhadap prestasi Kapolres yang telah berhasil membuat terobosan pendekatan menyatukan suku-suku terdampak pembangunan waduk Lambo. Dengan harapan kalau klien saya dipindahkan, lalu nanti peresmian waduk Lambo di tahun 2024 yang mungkin dihadiri Presiden Jokowi nanti, Bupati ikut gunting pita, seolah-olah karena prestasi dan perannya. Itu ibarat kerbau yang punya susu, sapi yang punya nama. Lagi-lagi saya merasa klien saya benar-benar difitnah,” bebernya.
Menurutnya, jangan sampai upaya Bupati Nagekeo dan kelompoknya ini karena merasa bahwa prestasi kliennya bisa menggerus elektabilitas dalam upaya mencalonkan diri untuk kembali menjadi Bupati terancam. Kata Tobbyas, buktinya sejak pertama kliennya ditempatkan menjadi Kapolres Nagekeo, telah berhasil bernegosiasi dengan masyarakat suku dalam rangka pekerjaan PSN Waduk Lambo yang sebelumnya sering dihadang masyarakat dan seolah diabaikan oleh Bupati sendiri.
“Perlu diingat, awal kampanye mau jadi Bupati menuju Pilkada Nagekeo, bukankah Bupati Don yang menolak pembangunan waduk Lambo. Faktanya saat ini waduk Lambo berhasil dikerjakan meski belum tuntas. Wajar kalau saat ini mayoritas masyarakat lebih percaya kinerja klien saya dalam beberapa masalah di Nagekeo karena bisa menyelesaikan persoalan. Banyak kok informasi yang saya dapat dari masyarakat di Nagekeo ada kesan apatis Bupati di beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat. Saya tau kok sudah 3 kali upaya Bupati dan kelompoknya untuk memindahkan klien saya sejak bulan Januari 2023, bahkan menggunakan beberapa media terus memfitnah klien saya, sehingga nanti mendapat kesan buruk dari Pemimpin Polri,” tegasnya.
Sambungnya, namun sayang fitnah kejadian video potongan tancap sangkur, chat ancaman via WAG dan isu radikalisme pembangunan mushola Nggolonio semuanya tidak terbukti. Di mana kliennya telah diperiksa oleh Divisi Propam sampai Kompolnas, dan dalam kesimpulan hasil pemeriksaan semua tuduhan tidak terbukti.
“Karena saya juga menyerahkan bukti pembanding. Ini upaya yang keempat paling masif untuk memindahkan klien saya. Melalui media ini saya mohon Kapolri agar tetap mempertahankan klien saya sebagai Kapolres Nagekeo sampai Proyek Strategis Nasional ini tuntas. Bagaimana pun secara psikologi, saat ini klien saya lebih didengar, lebih khusus tokoh-tokoh masyarakat adat dampak pembebasan lahan pembangunan waduk Lambo. Apalagi sebentar lagi ada sisa pembayaran ganti untung Penlok 1. Jangan sampai terjadi kekisruhan yang ujungnya pembangunan waduk Lambo terhenti dan bisa mangkrak di tengah jalan,” pungkasnya.
(Udin)
Saya sepakat bahwa Bupati saat ini sangat minim prestasi