PADMA Indonesia Desak Presiden Prabowo Segera Selamatkan NTT dari Darurat 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔

JAKARTA, FloresFiles.com — Maraknya migrasi ilegal rentan 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 calon Pekerja Migran Indonesia asal NTT hingga saat ini sungguh menyedihkan sekali, karena terkesan Presiden Jokowi dan Komnas HAM hanya omon-omon NTT Darurat Human Trafficking tanpa langkah darurat yang konkret.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Gabriel Goa, kepada awak media FloresFiles.com,, di Jakarta, Rabu (26/02/2024).

“Sangat memalukan sekali, bahkan jaringan mafia 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 kangkangi Pemerintah mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta Aparat Penegak Hukum yang tergabung dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Ketua Hariannya Kapolri, Kapolda dan Kapolres sesuai amanat Perpres No. 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO,” tukasnya.

Lebih lanjut, Gabriel Goa menjelaskan, bawa fakta membuktikan jaringan mafiosi Human Trafficking berkeliaran hingga ke kampung-kampung di NTT, tanpa aksi nyata tangkap dan proses hukum pelaku dan aktor intelektualnya.

“Bahkan ada indikasi kuat oknum Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Aparat Penegak Hukum ikut cawe-cawe jadi beking. Lebih sadis lagi ada Aparat Penegak Hukum yang berani membongkar jaringan mafiosi 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 seperti RS dkk, dikriminalisasi dan didiskriminasi bahkan ditembak mati,” urainya.

Gabriel Goa mengajak semua pihak agar terpanggil nurani kemanusiaannya untuk selamatkan anak-anak NTT calon Pekerja Migran Indonesia dari jaringan mafiosi Human Trafficking.

“Kami dari Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia, bersama Penggiat Kemanusiaan Anti Human Trafficking dan Pers, mendesak Wakil Ketua Komisi XI Andre Hugo Parera dari PDI Perjuangan Dapil NTT, untuk segera meminta Presiden RI Prabowo Subianto melalui mitra kerja yakni Menteri HAM Natalius Pigai, agar melakukan langkah konkret Perlindungan HAM Pekerja Migran Indonesia, kawal khusus membela Korban Human Trafficking asal NTT Mama Mariance Kabu yang perkaranya sedang sidang di Malaysia,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Gabriel Goa, pihaknya juga mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengambil langkah nyata mewakili Negara atas situasi Darurat Human Trafficking NTT, dengan memberikan 1000 paspor gratis kepada Calon Pekerja Migran Indonesia asal NTT yang berkompeten dan memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia asal NTT.

Lebih lanjut, terang Gabriel Goa, pihaknya meminta anggota DPR RI dan DPD Dapil NTT mendesak Kapolri untuk Tangkap dan Proses Hukum Pelaku dan Aktor Intelektual TPPO sekaligus selamatkan para Korban TPPO asal NTT di Kepri, Riau, Sumut, Kalbar dan Kaltara, yang mau dijual ke negeri Jiran lewat jalur timur Kaltara, jalur tengah Kalbar dan jalur Barat yakni Kepri, Riau dan Sumut.

Gabriel Goa juga berharap bahwa Gubernur NTT dan para Bupati dan Walikota di 22 Kabupaten/Kota yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera kolaborasi Pentahelix (Pemerintah, Rakyat, Akademisi, Lembaga Agama dan Masyarakat serta Pers), untuk melakukan GEMA HATI MIA (Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman) di seluruh desa di NTT, dengan mendirikan Balai Latihan Kerja Profesional bukan abal-abal, untuk mempersiapkan kompetensi calon Pekerja Migran dan mendirikan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) untuk melayani semua persyaratan formil mulai dari Adminduk, paspor, visa kerja, job order, rekam medis lengkap, asuransi dan keamanan remitensi melalui Bank milik Negara atau Bank NTT, serta mempersiapkan calon Pekerja Migran Indonesia asal NTT menjadi Duta Pariwisata mempromosikan NTT di negara tujuan sekaligus saat purna PMI mereka menjadi pemandu wisata dan pengusaha kuliner menyajikan makanan dan minuman seperti di negara mereka ditempatkan.

“Mesti memberdayakan sekolah-sekolah dan Sekolah Tinggi atau Akademi Vokasi di NTT untuk mempersiapkan SDM Unggul NTT go national dan internasional secara prosedural melalui LTSA,” ujarnya.

Selanjutnya, Gabriel Goa menyampaikan proficiat atas kinerja Aparat Penegak Hukum mulai dari Polres, Kejari dan Pengadilan Negeri Ngada yang selalu berkolaborasi dengan Penggiat Anti Human Trafficking dan Pers untuk menyelamatkan Korban TPPO dan menangkap serta memproses hukum Pelaku TPPO untuk menimbulkan efek jera.

“Masih ada tugas yang wajib dikerjakan adalah menangkap dan memproses aktor intelektual TPPO yang masih berkeliaran di luar dan belum tersentuh hukum,” pungkasnya.

(dc)