Kupang, Flores Files – Pembangunan Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum mencapai target berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN).
Provinsi ini baru membangun sedikitnya 139 unit SPPG dari total keseluruhan 800 SPPG yang menjadi target BGN.
Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan Provinsi tetangga Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah membangun sebanyak 300 unit SPPG dari total 600-700 unit yang menjadi target.
Karena itu dalam Rapat Validasi titik SPPG di Hotel Aston Kupang, Jumat 3 Oktober 2025 Gubernur Melki Laka Lena mendorong sinergi percepatan semua pihak agar pembangunan SPPG di daerah cepat terealisasi.
Menurutnya, perbandingan dengan Provinsi NTB menjadi pelajaran sekaligus tantangan bagi Provinsi NTT untuk mempercepat pencapaian.
“Jadikan rapat validasi ini sebagai ruang berbagi pengalaman dan ruang untuk memperkuat kolaborasi dalam menyukseskan pembangunan SPPG” kata Gubernur Melki.
Pada kesempatan itu ia pun menekankan dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyukseskan program SPPG ini, yaitu regulasi dan ekosistem lokal.
Pertama, dari sisi regulasi, diperlukan aturan yang jelas agar para penyelenggara SPPG mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal dari daerah sekitar.
Dengan demikian, program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat.
Kedua, dari sisi ekosistem, ia menegaskan perlunya dukungan pemerintah daerah dalam membangun sistem produksi, distribusi, dan pengolahan pangan lokal yang berkesinambungan.
Pemerintah daerah menurutnya harus membantu penyelenggara untuk membangun ekosistem yang menopang keberlangsungan program ini.
“Kita ingin agar masyarakat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton. Dengan cara itu, dampak positif program ini akan terasa lebih luas dan berkelanjutan,” tutur Gubernur Melki.
Ia juga menyoroti pentingnya memberdayakan kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal.
“Kalau susu dan buah-buahan lain mungkin kita masih butuh dari daerah lain, tetapi bahan kebutuhan yang lain misalnya beras, sayur-sayuran, daging dan ikan kita usahakan dari daerah setempat,” katanya.
Ia menekankan evaluasi berkala pada semua tim kerja karena itu dapat menjadi kunci menjaga kualitas program.
“Yang tidak memenuhi standar ditindak, kalau perlu ditutup. Tetapi bagi yang berhasil kita patut memberi apresiasi,” tegasnya
Lebih lanjut ia mengatakan, rapat validasi titik SPPG ini bertujuan menghasilkan data lokasi yang akurat, sehingga penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dilakukan secara lebih efektif.
Data geospasial sangat penting untuk memastikan SPPG berada di wilayah yang tepat dan terpencil, sekaligus menghindari duplikasi lokasi.
Selain itu, data ini membantu menganalisis aksesibilitas, seperti kondisi jalan, jarak ke pasar dan fasilitas kesehatan, serta kondisi geografis, sehingga strategi logistik dapat dirancang dengan tepat.
Gubernur dalam arahannya menekankan bahwa Program MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi lokal.
“Program MBG menyasar anak sekolah dan ibu hamil, sekaligus berdampak pada ekonomi masyarakat. Kita harus memastikan program ini tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” ujar Gubernur.
Sementara itu Tenaga Ahli Kepala BGN, Florensio Mario menegaskan pentingnya sinkronisasi data dengan pemerintah daerah.
Menurut dia, setiap anak berhak mendapat manfaat program ini, termasuk yang tinggal di daerah terpencil.
“Targetnya titik SPPG sudah terdata bulan Oktober dan didirikan pada November, sehingga awal tahun depan program dapat dijalankan secara penuh,” ujarnya.
Rapat ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga ahli, dan masyarakat, sehingga NTT mampu mengejar ketertinggalan dan menjadi contoh pelaksanaan MBG di kawasan timur Indonesia.
