Nagekeo, FloresFiles— Puluhan warga yang tergabung dalam barisan pemuda adat Nusantara (BPAN) komunitas Rendu, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, NTT, menggeruduk kantor Bupati Nagekeo, Kamis 4 Desember 2025.
Warga yang kesal kemudian menggelar aksi demo tersebut dipicu oleh anggaran pembangunan sarana air bersih senilai Rp 3, 2 miliar raib tanpa jejak, padahal sudah dianggarkan dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo tahun 2026.
Masa aksi menilai, pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo di bawah pimpinan Bupati Simplisius Donatus telah mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat Kecamatan Aesesa Selatan yang selama bertahun-tahun hidup tanpa akses air bersih layak.
“Air minum ini setiap tahun disuarakan, bahwa kita selama ini menggunakan air hujan, air embung, untuk kebutuhan sehari-hari, ketika masyarakat tahu, ada anggaran kita senang, mengapa dengan tahu dan menghilangkan itu anggaran” tanya Faris.
Faris yang juga merupakan koordinator aksi demontrasi tersebut mengatakan, masyarakat di wilayah itu sangat mengharapkan anggaran tersebut dieksekusi lada tahun anggaran 2206 untuk bisa menghadirkan layanan air bersih yang layak. Akan tetapi, belakangan raib entah ke mana.
“Dugaannya sudah dicoret di banggar DPRD, kami sudah kroscek lagi ke Bappeda, ke Dinas PUPR, hasilnya sudah tidak ada anggaran” ujarnya.
Tokoh muda lainnya, Kristian Minggu menegaskan bahwa masyarakat Aesesa Selatan sudah terlalu lama menderita akibat krisis air. Banyak desa masih mengandalkan air hujan, embung, atau sumber air darurat lainnya untuk kebutuhan minum dan mandi.
“Kami datang karena kecewa. Janji pemenuhan air bersih selalu diulangi, tetapi anggarannya justru hilang saat pembahasan APBD,” ujarnya.
Kekecewaan warga Kecamatan Aesesa Selatan tersebut juga beririsan dengan sikap politik anggota DPRD asal Aesesa Selatan, Kristianus Garo, yang sebelumnya melakukan walk-out dari sidang paripurna persetujuan APBD 2026.
Garo menilai, penghapusan anggaran air bersih sebagai bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat yang paling membutuhkan layanan dasar.
“Walk out karena anggaran air minum hilang, buat apa saya hadir menyetujui sesuatu yang alokasi anggaran untuk Aesesa Selatan tidak ada” ujar Garo belum lama ini.
Tanggapan Bupati dan Wakil Bupati
Dalam aksi demontrasi itu, masa aksi berkesempatan melaksanakan audensi dengan Bupati Nagekeo Simplisius Donatus dan Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada.
Bupati Nagekeo Simplisius Donatus menyebut, anggaran air bersih untuk Kecamatan Aesesa Selatan tersebut tiba-tiba hilang saat pembahasan di Banggar DPRD. Kendati demikian, Bupati memastikan uang Rp 3,2 miliar itu masih aman di kas daerah tidak digeser untuk biaya pembangunan lain.
“Saya pastikan uang Rp 3 miliar lebih itu masih ada di kas daerah, tidak hilang” katanya.
Dia menjelaskan bahwa, alasan Pemerintah Kabupaten Nagekeo tidak mengeksekusi anggaran tersebut lantaran belum ada produk perencanaan.
Penjelasan Bupati yang mengatakan bahwa belum ada produk perencanaan sempat membuat bingung Faris Tiba dan Kristian Minggu.
“Kalau belum ada produk perencanaan yang Rp. 3, 2 miliar ini dapat dari mana?” tanya tokoh muda, Kristian Minggu.
Kristian menduga, raibnya anggaran ini dari DPA Dinas PUPR ditengarai ada persengkongkolan jahat para pihak yang kemudian mengorbankan kebutuhan mendasar masyarakat. “Saya minta Pak Bupati tolong evaluasi bawahan yang mencoba-coba untuk sabotase program super prioritas Bupati dan Wakil Bupati” tegas Kristian.
Sungguhpun begitu, Simplisius Donatus memastikan bahwa persoalan air bersih di wilayah Kecamatan Aesesa Selatan menjadi prioritas utama pemerintah yang pasti akan dituntaskan.
Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada mengatakan bahwa saat ini APBD Kabupaten Nagekeo tahun 2026 belum ditetapkan. Bappeda dan anggota DPRD sedang melakukan asistensi di Provinsi.
Kata Gonzalo, tidak menutup kemungkinan anggaran tersebut kembali dianggarkan lantaran, saat pembahasan di DPRD diberi tanda bintang. Itu artinya masih ada ruang bagi Pemda untuk kembali mengakomodir anggaran tersebut berdasarkan petunjuk Bappeda Provinsi.
Lebih lanjut Gonzalo menegaskan, bahwa sebagaimana visi dan misi meraka, air bersih merupakan program prioritas bersama infrastruktur jalan dan listrik. “Bukan prioritas tapi super prioritas, jadi jangan terlalu khawatir” pungkasnya.
